TO BE OR NOT TO BE

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

To Be Or Not To Be

(Andaikata Saya Prabowo Subianto)

Muhammad Taufiq bin Muhibbuddin bin Muhammad Waly Al-Khalidy

Ali Imran ayat 159:

“….. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allooh sesungguhnya Allooh menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

As-Shaf ayat 4:

“Sesungguhnya Allooh mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lose. And never say that God didn’t help you in the first place.

Bukan karena menghindarkan jihad umur kita menjadi panjang. Justru karena berjihad umur kita menjadi panjang… Khalid bin Walid.

Pokok pangkal keadaan kita sekarang ini adalah, apakah kita harus berperang melawan rezim Jokowi ataukah tidak? Pada hemat saya, kita harus berperang untuk menjatuhkan rezim Jokowi. Jokowi, mutlak tidak boleh memerintah lagi untuk kedua kalinya. Oleh karena 4,5 tahun pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang buruk dan dimurkai Allooh. Bertambahnya kemurtadan, LGBT, pengguna narkoba, Syi’ah, Ateisme/Komunisme, korupsi, persekusi ulama dan pembela keadilan, serta makin tergantungnya ekonomi Indonesia kepada negara Cina adalah alasannya. Seyogianya bagi rakyat Indonesia, apapun agama dan sukunya, Jokowi harus dijatuhkan atau dilarang menjadi Presiden RI kembali, oleh karena 2 kesalahan besarnya, yaitu; membuat Indonesia menjadi sapi perah negara Cina dan memberikan angin segar, bagi ajaran setan Ateisme dan Komunisme untuk keluar dari kuburnya yang telah berumur 50 tahun lebih itu.

Bila itu dipahami secara mendalam, sudah sepatutnya seluruh rakyat Indonesia yang mencintai republik ini (khususnya umat Islam) berperang secara fisik untuk menjatuhkan rezim Jokowi dengan paksa, apapun resikonya.

Tapi berperang seperti itu dapat membahayakan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, suatu hal yang lebih benar, bila Jokowi diturunkan dengan mekanisme yang aman, yaitu pemilihan presiden (pilpres). Dan semuanya diserahkan pada sebuah badan netral yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan bila tidak puas dengan KPU, bisa mengadu pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan cara berpikir seperti itu, meskipun KPU dapat dibuktikan tidak netral, perang fisik tetap harus ditunda, karena masih ada mahkamah konstitusi.

Masalahnya adalah, apabila rakyat dapat membuktikan secara pasti ketidaknetralan KPU, apakah memang perlu mengadu pada mahkamah konstitusi? Terlebih lagi bila Mahkamah Konstitusi itu, ketua dan wakil ketuanya merupakan hasil perjuangan dari Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Secara nalar sehat, bila KPU dapat dibuktikan ketidaknetralannya secara pasti, adalah suatu hal yang aneh atau sontoloyo bila mengadukan lagi ke Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan lagi apa-apa yang sudah pasti. Terlebih lagi bila ketua dan wakil ketua MK berasal dari pihak yang banyak diuntungkan oleh kecurangan-kecurangan yang pasti tersebut.

Apakah KPU netral, pada penghitungan suara pemilihan presiden itu? Ribuan data yang kita baca dan saksikan melalui video-video, adalah bukti pasti bahwa KPU tidak netral. Ketidaknetralan yang menguntungkan capres Jokowi. Dan adalah pasti juga, bahwa kecurangan-kecurangan itu dibantu oleh aparat rezim Jokowi terutama dari kepolisian dan perangkat desa. Karena itu KPU harus didiskualifikasi. Dan tidak perlu  mengemis pada MK untuk memberikan pengesahan atas bukti-bukti pasti kecurangan KPU itu (dengan alasan-alasan seperti yang saya kemukakan di atas).

Dengan gagalnya KPU untuk netral, berarti perang fisik untuk menjatuhkan Jokowi mutlak untuk dilakukan. Tanpa melakukan perang fisik, jangan harap Jokowi dapat diganti. Tekad untuk melakukan perang fisik harus benar-benar bulat atau kuat. Dan jangan salahkan Allooh bila tekad kuat tidak ada sehingga Jokowi menang. Selain itu untuk melakukan perang fisik mutlak diperlukan suatu barisan yang kokoh dan teratur. Mutlak harus ada komandan tertinggi, jendral lapangan dan para prajurit.

Apa yang dilakukan Prabowo Subianto?

Konferensi pers terakhir yang saya saksikan melalui video menunjukkan bahwa beliau belum mempunyai tekad kuat untuk berperang fisik. Beliau masih ingin mengadu data dengan KPU. Pada waktu konferensi pers dengan media asingpun, beliau menolak untuk menjadi komandan tertinggi, yang memerintahkan untuk berperang. Dengan demikian beliau menolak, untuk memberikan perintah pada seluruh jendral lapangan, apa yang harus dilakukan untuk memenangkan perang. Di lain pihak, rezim Jokowi, mempunyai komandan tertinggi, jendral-jendral lapangan yang mendapatkan instruksi pasti darinya sehingga terbentuklah suatu barisan yang teratur dan kokoh. Mereka menangkap dan membuat kesulitan bergerak dari jendral-jendral lapangan Prabowo Subianto. Apa yang terjadi pada UBN, Eggy Sudjana, Kivlan Zein, Permadi, UAS, adalah contohnya. Diyakini, tidak lama lagi, pelumpuhan terhadap Fahri Hamzah, Yusuf Martak, Habib Hanif, dan jendral lapangan potensial lainnya dari Prabowo akan dilakukan. Para prajurit terlatih yang tergabung dalam FPIpun telah mulai mengalami gempuran. Apa yang terjadi di Semarang dimana organisasi FPI diminta keluar dari Semarang oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan yang dibekingi oleh polisi adalah contohnya.

Kesimpulannya tekad kuat untuk fight dan adanya barisan yang teratur serta kokoh berada pada Jokowi. Karena itu, Jokowi pantas untuk menang dan menjadi presiden RI untuk kedua kalinya.

Dengan berdasarkan tulisan di atas, maka apabila saya adalah Prabowo Subianto, saya akan bertekad kuat untuk fight dan membuat barisan yang kokoh serta teratur.

Tindakan-tindakan yang akan saya lakukan adalah:

  1. Tanpa ragu-ragu mendiskualifikasikan KPU dan meminta pada semua jendral lapangan untuk tidak membuang energi berdemo di KPU dan Bawaslu.
  2. Meminta Habib Rizieq Shihab, untuk pulang ke Indonesia, apapun resiko yang akan dihadapi olehnya. Bila beliau menolak pulang, maka dia diberhentikan sebagai jendral perang. Sebab menjadi contoh buruk, bagi pasukan bila ada jendral lapangan yang takut mati.
  3. Meminta ulama-ulama populer untuk bersedia menjadi jendral perangnya.
  4. Meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, yang mengakui bahwa Prabowo Subianto, adalah komandan tertinggi dari pasukan pembela bangsa, untuk melakukan aksi. Yaitu aksi-aksi menduduki markas-markas polisi dan TNI di desa-desa seluruh Indonesia, sampai ke kota-kotanya. Pengepungan istana negara ditunda, sampai dengan terlihat hasil yang signifikan dari penguasaan markas-markas polisi dan TNI di seluruh Indonesia.
  5. Meminta seluruh jendral lapangan untuk mengobarkan semangat rakyat seperti pada poin 4.
  6. Mengangkat Sandiaga Uno sebagai komandan tertinggi pasukan perang, bila Prabowo Subianta tewas tertembak. Dan bila Sandiaga Unopun tewas tertembak, maka harus disiapkan pula, siapa komandan tertinggi pasukan perang tersebut. Apakah Fahri Hamzah atau Rizal Ramli dan sebagainya.

Pada hemat saya, hanya dengan menjadi Prabowo Subianto yang seperti itulah, Jokowi dapat dicegah untuk menjadi presiden kedua kalinya. Bila beliau tidak melakukan itu, dan Jokowi berhasil kembali menjadi presiden, maka bangsa Indonesia seluruhnya akan berhadapan dengan zat Allooh dan para tentara-Nya.

Ya Allooh, Rahman-Rahim, telah hamba-Mu tuliskan seluruhnya demi menegakkan kebenaran dan keadilan itu. Maka lindungilah hambamu dari keganasan para setan yang terkutuk. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamiin.